RAKOR dan AUDIENSI TIM KPK KORSUPGRAH BERSAMA PEMDA DOMPU

Thursday, November 15th 2018. | ASN, BIROKRASI, dan LAYANAN PUBLIK, BERITA
tim kpk

TIM KPK KORSUPGRAH : Bupati Dompu H. Bambang M. Yasin (pakaian putih, menghadap kamera) dalam rakor dan audiensi TIM KPK Korsupgrah di Kabupaten Dompu (14/11/2018)

DOMPUKAB.GO.ID – Menindaklanjuti komitmen bersama Program Pencegahan Korupsi yang telah ditandatangani Bupati Dompu pada bulan Mei 2018 lalu. Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Satuan Tugas Wilayah VI Bali, NTB dan NTT mengadakan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi (Renaksi) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgrah) Korupsi Terintegrasi dengan seluruh unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu di ruang rapat Bupati, Rabu ( 14/11/2018).

Untung Wicaksono Kepala Unit Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah VI Bali, NTB dan NTT mengungkapkan, Kabupaten Dompu masih berada pada Zona Kuning dengan Progres Renaksi 43 persen. “Progres ini masih terbilang rendah meskipun berada sedikit di atas nilai progres renaksi Nasional 40 persen dan rata-rata nilai progres tingkat Provinsi NTB 39 persen, di mana Dompu berada pada urutan kelima progres renaksi di NTB,” ungkapnya.

Ia memaparkan, beberapa hal kegiatan evaluasi pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi di Pemda Dompu sampai dengan periode November 2018 terkait dengan Perencanaan dan Penganggaran APBD harus tersedianya Aplikasi Perencanaan APBD, terdokumentasinya kegiatan Musrenbang, Pokir DPRD dan Forum SKPD, serta program kegiatan RKPD, Renja SKPD mengacu pada RPJMD, menggunakan standar Satuan Harga (SSH), Analisis Standar Biaya (ASB) dan tersedianya Aplikasi Penganggaran APBD.

Pada renaksi pencegahan korupsi terintegrasi untuk Pengadaan Barang dan Jasa harus tersedianya Organisasi ULP yang Mandiri, Pokja Permanen, Kematangan ULP, Standar LPSE, Penerapan Pengadaan E-Katalog, RUP yang ditayangkan tepat waktu dan Proses Pengadaan di ULP serta adanya perangkat pendukung.

Untuk renaksi terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Untung Wicaksono menjelaskan harus dilakukan pendelegasian maupun pelimpahan kewenangan 100% ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), informasi yang disampaikan harus transparan termasuk pengurusan rekomendasi dari dinas tekhnis yang difasilitasi DPM-PTSP, tersedianya Tracking System, tersedianya Kanal Pengaduan, Penerapan E-Signature, kemudian pemenuhan kewajiban pemohon perizinan dan harus terintegrasi dengan Aplikasi K/L. “Ini harus dapat diterapkan agar tidak ada lagi masyarakat yang ke dinas untuk meminta informasi data cukup ke DPM-PTSP,” ujarnya.

Di rencanan aksi Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus ada kecukupan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), Kepatuhan Anggaran, Level Kapabilitas dan persen tindak lanjut pengaduan masyarakat. Sedangkan renaksi pada Manajemen Aparatur Sipil Negara harus terlaksananya implementasi TPP, kepatuhan LHKPN dan Kepatuhan pada Gratifikasi.

rakor tim kpk korsupgrah di kab dompu 2018Terkait Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi pada Dana Desa harus terpublikasi mulai dari RAPBDes penggunaan sampai pertanggungjawaban. Transparansi Prosentase Dana Desa menggunakan SISKEUDES, pelibatan masyarakat secara aktif dalam musyawarah desa. Sedangkan porsentase hasil Audit Inspektorat harus tersedia perencanaan APBDes, Pelaksanaan, Penatausahaan keuangan, laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban serta tersedianya Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Desa tentang penetapan APBDes dan besaran Dana Desa.

Pada rencana aksi Optimaliasi Pendapatan Daerah harus adanya database WP yang handal, penerapan Tax Clearance dan adanya dukungan regulasi yang berdasarkan hasil verifikasi progres. Pada renaksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Manajemen Aset Daerah harus tersedia sistem pencatatan terkait BMD yang handal, pemanfaatan BMD sesuai aturan Perundangan serta aturan pemindahtanganan yang sesuai aturan yang berlaku. “Paling penting adalah mengoptimalisasi peningkatan pendapatan daerah karena masih perlu dibenahi secara baik,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin menyampaikan ucapan terima kasih kepada KPK atas terselenggaranya rapat evaluasi dan pendampingan pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi (Renaksi) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi dengan seluruh unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu. “Kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), saya minta harus dapat mengikuti dan melaksanakan seluruh program pencegahan korupsi demi kebaikan kita bersama,” lanjutnya Bupati terutama, penguatan prosedur, syarat dan kewenangan agar pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien.

Dari pantauan langsung, kegiatan tersebut dihadiri Inspektur Inspektorat, Kepala Bappeda dan Litbang, Kepala BPKAD, BKD & PSDM, Dinas Kominfo, DPMPD, DPM-PTSP, Bapenda, Kabag Ortal, Kabag Pembangunan dan Kesekretariatan ULP-BJP, Kabag Humas Setda Dompu serta Kesekretariatan LPSE.

Usai rapat di ruang Bupati tersebut, KPK melanjutkan kegiatan pelaksanaan koordinasi dan audiensi Program Pencegahan Korupsi dengan agenda rapat Optimalisasi Penerimaan Daerah bersama Kepala Dinas PU-PR, Kominfo, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Perhubungan, DPM-PTSP, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan, Bappeda dan Litbang, Pariwisata, Direktur RSUD, Sat.Pol.PP dan Kabag Umum Setda Dompu.

Seluruh OPD yang hadir tersebut berkomitmen untuk melakukan penyempurnaan terhadap beberapa indikator rencana aksi yang tertuang dalam Korsupgrah Korupsi Terintegrasi (MCP). HUMAS

Share and Enjoy

ntb dompu hut 60
tags: , , , , , ,

Related For RAKOR dan AUDIENSI TIM KPK KORSUPGRAH BERSAMA PEMDA DOMPU